Proyek Food Estate untuk Ketahanan Pangan Kedelai

0
59

Solo, wartasurakarta.com – Ekonom Universitas Surakarta, Dr. R. Agus Trihatmoko menilai Indonesia mestinya mampu memproduksi kedelai untuk mencukupi kebutuhan nasional, setidaknya hal itu telah dicapai pada tahun 1990 an. Produksi kedelai nasional pernah mencapai 1,7 juta ton pada tahun 1993, namun terus menurun selama dua dekade terakhir ini. Sejak tahun 2001 hingga 2015 punurunan semakin terpuruk, hingga produksi secara fluktuatif pada kisaran 700.000-900.000 ton per tahunnya.

Data dari BPS tersebut menunjukkan bahwa komoditas kedelai terabaikan selama pemerintahan ‘di era reformasi’, hingga pada waktu sekarang ini.  Kebutuhan kedelai 10 (sepuluh) tahun terakhir (BPS, 2010-2019), untuk konsumsi nasional sangat tergantung dari pasokan impor.

Total impor terus melaju meningkat hingga mencapai di atas 50% yaitu tahun 2010 sebanyak 1.740 juta ton dan pada tahun 2019 mencapai 2.670 juta ton per tahun. Rerata volume impor di atas 90% berasal dari Amerika Serikat, dan sisanya dari negara lainnya yaitu Argentina, Malaysia, Kanada, dan lain-lain.  

Menurut Agus, kekurangan pasokan kedelai hari ini sebenarnya dapat diantisipasi dari jauh waktu yaitu dengan perkuatan produksi di dalam negeri. Ketika Amerika mengalami kekeringan pada tahun 2012, kedelai dan industri tahu & tempe di Indonesia menjadi isu perekonomian nasional. Sekarang hal serupa terjadi kembali, karena pasokan kedelai dari Amerika di borong oleh China, dan beberapa negara pemasok lainnya membatasi ekspor mereka.   

Baca Juga:   Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 Melalui Implementasi Pemasaran Digital, Inovasi Desain, Teknologi Tepat Guna Produksi Konveksi Kaos Di Bumdes Pandes Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten

Memang pemerintah bersama para importir telah mengambil langkah/upaya dengan menambah volume impor, tetapi itu hanya solusi sesaat. Pemerintah akan segera melakukan operasi pasar dari impor kedelai tersebut agar harga terjangkau di pasaran. Namun demikian, pola operasi pasar tersebut bukan pendekatan ekonomi yang produktif.   

Kepentingan ekonomi jangka panjang atas kedelai saatnya diutamakan, artinya bukan hanya masalah harga dan defisit pasokan saja, tetapi Indonesia seharusnya mampu surplus kedelai. Pemerintah sedang membangun poyek food estate mulai tahun 2021 ini diharapkan untuk tanaman kedelai juga dijadikan prioritas dalam proyek besar tersebut.

Selain dari itu, dana stimulan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu diprioritaskan bagi para petani untuk mendorong produksi kedelai secara masif. Pernah saya rekomendasikan, “Masa depan petani dihadapkan pada proyek food estate (Investor Daily, 20 Agustus 2020)”.

Artinya, dana APBN 2021 dan tahun-tahun selanjutnya untuk stimulan bagi para petani kedelai perlu mendapatkan prioritas, selain para petani tanaman pangan lainnya. Sehingga, paskapanen nantinya harga dari petani kompetitif dibanding dengan harga dari produksinya food estate atau pun impor.   

Dua pendekatan melalui proyek food estate dan pemberdayaan kembali para petani merupakan pilihan strategis untuk keberhasilan ketahanan pangan kedelai. Tantangannya adalah pada kemampuan manajerial jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah dalam tata-kelola dan produksi kedelai; Serta, kehendak politik yaitu antara kehendak mandiri kedelai atau berpihak kepada perdagangan semata melalui ‘para importir’.  

Baca Juga:   Studi Ekonomi Murakabi Siap Dihadirkan pada Forum KTT Dunia

Komoditas kedelai menyangkut kepentingan masyarakat luas. Mulai dari para pengrajin makanan tempe dan tahu, serta industri makanan dan minuman (food and baverage) lainnya, hingga para konsumennya. Limbah olahan kedelai juga banyak manfaatnya (beneficial) bagi para peternak yaitu merupakan bahan pokok pakan ternak. 

Lebih lanjut, jika Indonesia mandiri memproduksi kedelai, maka memiliki peluang untuk menghemat devisa hingga mencapai  Rp 15 triliun. Bahkan, ke depan ‘jika sudah surplus’ produksi kedelai nasional dapat mendulang devisa. 

Ketahanan pangan kedelai diharapkan dapat diwujudkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mulai memprioritaskan sektor agro sebagai bagian kekuatan ekonomi nasional.  Hal penting yang diperlukan adalah keseriusan dan konsistensi oleh kementerian pertaninan dan dukungan penuh kementerian terkait lainnya di bidang ekonomi dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden tersebut.

Tentu, perlu disinergikan dengan kebijakan pemerintah daerah-daerah yang memiliki potensi lahan dan para petaninya. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, misalnya percepatan perizinan lahan food estate.