Ekonom Universitas Surakarta Agus Trihatmoko Menilai Draf RPP Perizinan Usaha di Daerah Perlu di Tinjau Kembali

0
73
Agus Trihatmoko (Ekonom Universitas Surakarta)
Dr. R. Agus Trihatmoko (Ekonom Universitas Surakarta)

Solo, wartasurakarta.com – Agus Trihatmoko, Ekonom Universitas Surakarta menilai bahwa Perizinan usaha dalam rencana pelaksanaan UU Cipta Kerja belum lah sesuai harapan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah sendiri yaitu menciptakan kemudahan iklim investasi bagi pelaku usaha di Indonesia. Faktor perizinanan usaha akan menjadi hambatan yang siginifkan bagi pelaku usaha, khususnya investor baru, untuk UMKM maupun usaha besar. Menyimak Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perizinan Usaha di Daerah masih menampilkan sistem birokrasi yang rumit untuk diimplementasikan di lapangan pada saat perizinan usaha diterapkan nantinya.

Menurut Agus, Terminologi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) memang sangat baik dan menjanjikan. Namun demikian dalam pratik birokrasi nantinya proses perizinan ini justru berpotensi belum dapat memperlancar terbitnya Nomer Induk Berusaha (NIB) yang diurus oleh pelaku usaha.

Pelaku UMKM akan tetap mengalami kesulitan dalam hal perizinan karena berbiaya mahal dan rumit, sementara itu RPP Perizinan Usaha masih mewajibkan SLF menjadi syarat untuk memperoleh NIB. Misalnya, banyak pelaku usaha sewa tempat operasi usaha di Gedung atau Ruko yang belum memiliki SLF. Demikian juga bagi usaha rumahan (home industry),  misalnya, kerajinan, produksi-kecil, perdagangan dan jasa, atau lainnya, apakah perlu SLF?.

Agus juga menyoroti tentang proses Sertifikasi Usaha, dalam RPP tersebut belum menjelaskan bagaimana, seperti apa dan berapa lama prosesnya, serta bagi klaster usaha yang seperti apa. Konsennya dalam hal itu adalah akan berpontensi menambah beban biaya perizinan dan waktu pengurusan izin usaha.  

Baca Juga:   Penyaluran Insentif NAKES di Jawa Tengah

Ada pasal yang mengatur Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) diwajibkan untuk disusun oleh Pemerintah Daerah dengan sistem digital, ini butuh waktu proses desain diditalisasinya, serta berkait dengan cara kerja perizinan. Khususnya bagi pelaku usaha rumahan atau UMKM, mereka kemungkinan akan terbentur dalam hal tata-ruang kewilayahan usaha, dan ruang kerja mereka, karena operasi usaha berada di rumah, termasuk UMKM pada umumnya di lokasi tertentu.

Bagi kelompok usaha investasi besar mungkin akan semakin terkendala oleh kerumitan perizinan usaha mereka. Mencermati draf RPP tesebut, dapat dikatakan perusahaan baru harus menyediakan infrastruktur gedung dan perkantoran secara lengkap, yang kemudian perizinan dapat diurus. Sementara ini suatu investasi memerlukan kepastian legalitas untuk dapat beroperasi secara ontime.              

Garis tebal muara proses untuk memperoleh NIB adalah pada OSS. Di sisi lain beberapa masalah tersebut akan terbentur oleh OSS sendiri yang dalam hal bekerjanya sistem informasi teknologi tentu tidak fleksibel.

RPP Perizinan Usaha di Daerah masih ada kesempatan untuk digodog ulang, dan sebaiknya dilakukan riset lapangan. Kritikal poin dari sana dapat dijadikan masukan yang lebih baik dari pada hanya berdebat dengan pasal-pasal. Klasterisasi usaha perlu dilihat dari sudut pandang jenis operasionalisasi usaha dan ukuran usahanya, bukan tingkat resikonya.  Industri di bidang manufaktur, olahan, perdagangan, jasa, atau lainnya per sektoral ekonomi dan nilai investasinya perlu diklasterisasi. Sehingga diperoleh prasyarat spesifik yang mutlak harus diurus oleh pelaku usaha sesuai klaster masing-masing, dan itu nanti dapat/ perlu disetting dalam OSS. 

Baca Juga:   Kanwil Ditjen Perbendaraan Sukseskan Program PEN di Jawa Tengah

OSS dapat berkerja fleksibel, namun unsur-unsur penting yang terkait dengan prinsip kelayakan usaha tidak diabaikan. OSS bekerja merujuk pada klasterisasi kelompok usaha dan perudangannya, sehingga masing-masing klaster memiliki perbedaan syarat minimum untuk terbitnya NIB. Awal dari RUU Cipta kerja esensi niatnya sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak bagi pembangunan perekonomian nasional. Tetapi, apakah pelaksanaannya berjalan sesuai harapan, maka salah satunya yaitu Draf RPP Perizinan Usaha di Daerah perlu ditinjau kembali.