Penyaluran Insentif NAKES di Jawa Tengah

0
51
Kepala Kantor Wilayah Diretorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Penyaluran Insentif Nakes Covid-19 pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 mulai pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB melalui media daring zoom. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor:ND-816/PB.2/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Survei Online dan Penyusunan Review Tematik Efektivitas Progran Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19. Perserta undangan dalam kegiatan FGD ini terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Jawa tengah serta para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang menangani pasien covid-19. Dalam pelaksanaan acara FGD dihadiri sekitar 130 peserta yang merupakan perwakilan dari undangan sebagaimana undangan tersebut diatas. Insentif Tenaga Kesehatan ini diberikan kepada para dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga medis lainnya terhitung mulai bulan Maret 2020. Berdasarkan data tentang realisasi belanja Insentif Tenaga Kesehatan ini diketahui bahwa realisasi belanjanya masih sangat rendah, hal ini dapat berpotensi pada tidak optimalnya penanganan covid-19. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan FGD Penyaluran Insentif Nakes guna menjaring informasi terkait berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga dapat dicarikan solusi atas permasalahan tersebut dan insentif Nakes dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan FGD ini juga dilakukan survei insentif nakes covid-19 yang bertujuan untuk 1) mengukur ketepatan sasaran program insentif tenaga Kesehatan baik dari sisi nilai, waktu penerimaan dan target penerima; 2) Mengukur manfaat dari program insentif tenaga Kesehatan bagi penerima dan produktivitas tenaga kerja Kesehatan (over time); 3) Mengetahui permasalahan dan kendala implementasi penyaluran insentif tenaga Kesehatan., Pelaksanaan kegiatan FGD ini dibuka dengan sambutan oleh Bapak Sulaimansyah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Plt. Kepala Bidang PPA II, Bapak Sigid Mulyadi. Materi FGD Insentif Nakes ini membahas tentang progres belanja Insentif Nakes di BPKAD, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit serta permasalahan yang masih dihadapi sampai dengan saat ini. Diharapkan dengan adanya kegiatan FGD Insentif Tenaga Kesehatan ini dapat merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama ini dan Dana Insentif Tenaga Kesehatan dapat disalurkan sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan dan kebutuhan sesungguhnya di lapangan. #Suparjito, pegawai DJPB Prov Jateng, Kemenkeu RI.
Penyaluran Insentif NAKES di Jawa Tengah

Kepala Kantor Wilayah Diretorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Penyaluran Insentif Nakes Covid-19 pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 mulai pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB melalui media daring zoom. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor:ND-816/PB.2/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Survei Online dan Penyusunan Review Tematik Efektivitas Progran Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19. Perserta undangan dalam kegiatan FGD ini terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Jawa tengah serta para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang menangani pasien covid-19. Dalam pelaksanaan acara FGD dihadiri sekitar 130 peserta yang merupakan perwakilan dari undangan sebagaimana undangan tersebut diatas.

Insentif Tenaga Kesehatan ini diberikan kepada para dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga medis lainnya terhitung mulai bulan Maret 2020. Berdasarkan data tentang realisasi belanja Insentif Tenaga Kesehatan ini diketahui bahwa realisasi belanjanya masih sangat rendah, hal ini dapat berpotensi pada tidak optimalnya penanganan covid-19. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan FGD Penyaluran Insentif Nakes guna menjaring informasi terkait berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga dapat dicarikan solusi atas permasalahan tersebut dan insentif Nakes dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan FGD ini juga dilakukan survei insentif nakes covid-19 yang bertujuan untuk 1) mengukur ketepatan sasaran program insentif tenaga Kesehatan baik dari sisi nilai, waktu penerimaan dan target penerima; 2) Mengukur manfaat dari program insentif tenaga Kesehatan bagi penerima dan produktivitas tenaga kerja Kesehatan (over time); 3) Mengetahui permasalahan dan kendala implementasi penyaluran insentif tenaga Kesehatan.

Baca Juga:   BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI-7DRRR) sebesar 25 basis poin (bps) Turun Menjadi 3,75%

Pelaksanaan kegiatan FGD ini dibuka dengan sambutan oleh Bapak Sulaimansyah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Plt. Kepala Bidang PPA II, Bapak Sigid Mulyadi. Materi FGD Insentif Nakes ini membahas tentang progres belanja Insentif Nakes di BPKAD, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit serta permasalahan yang masih dihadapi sampai dengan saat ini. Diharapkan dengan adanya kegiatan FGD Insentif Tenaga Kesehatan ini dapat merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama ini dan Dana Insentif Tenaga Kesehatan dapat disalurkan sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan dan kebutuhan sesungguhnya di lapangan.

#Suparjito, pegawai DJPB Prov Jateng, Kemenkeu RI.