Urgensi Undang-undang Penilai

0
33
urgensi undang-undang penilai

Wartasurakarta.com – Negara merupakan badan yang menjadi personifikasi kedaulatan rakyat. Negara memiliki kekuasaan tertinggi yang bersifat memaksa (supreme coercive authority/power) terhadap perorangan atau kelompok masyarakat yang menjadi bagian dari satu bangsa. Dalam konteks negara sebagai suatu badan yang memiliki kekuasaan tertinggi yang bersifat memaksa, negara menguasai seluruh kekayaan yang ada dalam wilayah negara yang disebut kekayaan negara dalam arti publik (domain publik).

            Kekayaan negara dalam arti domain publik meliputi kekayaan yang “dikuasai” negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD` 1945) yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang meliputi permukaan bumi (tanah), tubuh bumi (bawah tanah dan bawah air), dan ruang udara (di atas tanah dan di atas air).

Tata kelola kekayaan Negara yang baik antara lain memerlukan kepastian nilai yang tidak merugikan kepentingan para pihak yang terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut profesi Penilai merupakan salah satu ujung tombak dalam rangka menumbuh kembangkan interaksi antar pelaku ekonomi dalam masyarakat.

Saat ini, pengaturan mengenai Pengelolaan kekayaan Negara baik kekayaan Negara yang dikuasai, kekayaan Negara yang dimiliki oleh Pemerintah, kekayaan Negara yang dipisahkan, maupun kekayaan Negara yang dimiliki oleh sektor swasta/masyarakat, tersebar di berbagai Peraturan Perundangan beberapa diantaranya tumpang tindih dan bahkan bertentangan satu sama lain. Terkait dengan salah satu fungsi dari pengelolan kekayaan Negara adalah kepastian nilai. Kepastian nilai ini menjadi sangat penting sebagai salah satu instrumen transaksi antar pelaku ekonomi, inventarisasi asset dan mengukur kemampuan suatu pelaku ekonomi dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai agent of development. Keseluruhan kekayaan tersebut perlu dinilai secara wajar sebagai store of value, saling dapat dipertukarkan dengan bench mark nilai yang bersifat arm length untuk kelancaran dalam transaksi bisnis dan kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi satu dengan lainnya dan profesi yang dapat melakukan penilaian adalah Penilai Publik sesuai PMK No.  101/PMK.01/2014.tanggal 03 Juni 2014.

Baca Juga:   Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Organik Berbasis Green Entrepreneurship

Profesi Penilai Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa penilaian dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan terutama di bidang kebijakan publik. korporasi, maupun orang pribadi. Dengan demikian, profesi Penilai Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, Penilai Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik. Meskipun Penilai Publik berupaya untuk senantiasa memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Penilai Publik akan tetap ada. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Penilai Publik, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur profesi Penilai Publik, dimana sampai saat terbentuknya Undang-Undang tentang Penilai Publik di Indonesia belum ada.

Penyusunan Undang-Undang Penilai diharapkan mencakup ruang lingkup yang luas meliputi penilaian kekayaan negara dikuasai, kekayaan negara dimiliki dan kekayaan negara dipisahkan dan kekayaan Negara yang dimiliki oleh Korporasi, Lembaga Sosial dan Kemasyarakatan dan masyarakat secara keseluruhan dalam satu undang-undang yang terpadu, yang akan menyempurnakan Peraturan Perundangan di bidang profesi Penilai.

  Undang-undang tentang Penilai ini mengamanatkan adanya transformasi yang wajib dilaksanakan oleh pelaksana adalah mewujudkan transparansi dalam pelayanan. Oleh karena itu setiap Penilai diwajibkan membuat standar pelayanan saat melayani pengguna jasa yang ingin memperoleh jasa dari Penilai. Hal-hal yang wajib dicantumkan misalnya kepastian waktu pelayanan. Materi standar tersebut kemudian dicantumkan dalam maklumat pelayanan. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam situasi yang kompetitif tersebut, masing-masing Penilai mampu menunjukan aktualitasnya.

Baca Juga:   Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Bisnis dan Perpajakan Indonesia

Undang-undang tentang Penilai Publik memberikan 2 (dua) hal yang paling esensi dan menjadi kewajiban Penilai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.Kedua hal tersebut wajib dilakukan untuk menghindarkan terjadi ketidaksahan hasil penilaian, dan hasil penilaian yang mengabaikan kewajiban dinyatakan illegal.

            Undang-undang Penilai Publik wajib menganut azas-asaz penilai yang meliputi : asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang Penilai yang dilaksanakan oleh entitas Pemerintah dan swasta yang memiliki aset antara lain diperlukan kepastian nilai yang dilakukan oleh profesi penilai yang diatur dalam suatu Peraturan Perundangan.

         Azas kepastian hukum, yaitu Penilai harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, azas transparansi, yaitu penyelenggaraan Penilai harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

        Azas Kepastian Nilai, yaitu Penilai harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai

kekayaan Negara, Pemerintah daerah, korporat, dan perseorangan dalam rangka optimalisasi kekayaan entitas baik negara, pemerintah daerah, korporat, maupun perseorangan.

        Azas Manfaat, yaitu segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

        Azas Kehati-hatian, yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah.

Baca Juga:   Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 Melalui Implementasi Pemasaran Digital, Inovasi Desain, Teknologi Tepat Guna Produksi Konveksi Kaos Di Bumdes Pandes Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten

        Azas Partisipatif, yaitu bahwa dalam hal Penilai, setiap anggota masyarakat didorong berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

        Azas Kearifan Lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

         Tanggung jawab negara, yaitu negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

         Memperimbangkan urgensi fungsi penilai dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan menginat bahwa penyelamatan kekayaan negara sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia di masa yang akan datang maka sudah waktunya Undang-undang tentang Penilai Publik yang memiliki payung hukum legal sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan standarisasi penilaian asset di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dalam hal ini hanya Penilai Publik yang dapat menerbitkan opini tentang sebuah nilai asset di Wilayah Kesatuan NKRI **).

*) Ruddy Tri Santoso, tinggal di Kota Surakarta dan adalah alumni Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sebelas Maret serta merupakan anggota MAPPI bersertifikat.

**) diolah dari berbagai sumber MAPPI dan akademik.