Kanwil DJPb Jateng Bersinergi Pulihkan Ekonomi

0
63
Kanwil DJPb Jateng bersinergi Pulihkan Ekonomi
Kanwil DJPb Jateng bersinergi Pulihkan Ekonomi

WARTASURAKARTA.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai instansi vertical Kementerian Keuangan di daerah pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 mengadakan kegiatan Seminar Fiskal Regional Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui alikasi zoom. Peserta seminar kali ini meliputi Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah yang terdiri BPPKAD, BAPPEDA dan Biro/Bagian Perekonomian, Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Keynote Speaker pada acara seminar ini adalah Bapak Herru Setiadhie, SH, MSi. yang saat ini menjabat Plh. Sekda Prov. Jawa Tengah dengan moderator dari Akademisi Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Bapak Bhimo Rizky Samudro, SE, MSi, PhD yang saat ini menjabat sebagai Kepala Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sedangkan bertindak sebagai narasumber diantaranya Bapak Sulaimansyah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; Bapak Ir. Soekowardojo, ME, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng; Indra Yuheri, SE, MSi, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jateng Dan DIY dan Akhmad Syakir Kurnia, SE, MSi, PhD Akademisi Uiversitas Diponegoro.

Kegiatan seminar Fiskal Regional ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang pada triwulan II tahun 2020 terkontraksi sebesar minus 5,94% akibat pandemi covid-19. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Herru Setiadhie, dalam keynote speak-nya menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Jawa Tengah saat ini menurun tajam namun Pemerintah Provinsi Jateng telah melakukan inovasi-inovasi untuk pemulihan ekonomi. “Pemerintah Provinsi Jateng mendorong pulihnya kegiatan perekonomian dan percepatan penyaluran stimulus ekonomi dengan baik dan tepat sasaran, percepatan belanja konsumsi pemerintah baik dari belanja dana APBN maupun APBD sehingga ke depan diharapkan pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah dapat dijaga dan semakin baik”, jelasnya.

Baca Juga:   Sukseskan Penyaluran DFDD Tahun 2021 di Jawa Tengah
Bapak Sulaimansyah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sulaimansyah menjelaskan tentang kebijakan dan perkembangan belanja pemerintah untuk menstimulus perekonomian terdampak pandemi covid-19 di Jawa Tengah. Lebih lanjut beliau menyatakan, “Saat ini pertumbuhan ekonomi negara kita terkontraksi cukup tajam, begitu juga Jawa Tengah yang mengalami pertumbuhan ekonomi minus 5,94% pada Triwulan II. Untuk mengembalikan kontraksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, jalan yang bisa ditempuh saat ini adalah segera melakukan akselerasi belanja APBN di triwulan III hingga tercapai realisasi minimal 64% dan realisasi belanja APBD minimal 60%; Membangun komunikasi dan sinergi yang kuat antara Kemenkeu, BI, OJK, dan Pemda untuk mensukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); serta membangun digitalisasi berbagai sektor untuk membangun pondasi menuju new normal. Dengan beberapa langkah ini, diharapkan perekonomian Jawa Tengah di akhir tahun dapat tumbuh minimal 0%”.

Kepala Perwakilan BI Prov. Jateng, Bapak Soekowardojo menyampaikan peran Bank Indonesia dan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan PEN. “Stimulus fiskal dan moneter terus ditempuh untuk mitigasi dampak Covid-19. Beberapa langkah dan strategi yang telah dilakukan BI antara lain pengembangan akses keuangan dan UMKM, pengembangan investasi, program ketahanan pangan, pengembangan ekonomi Syariah, ekonomi kreatif dan Digital Farming, dan lain-lain. Diharapkan langkah dan strategi yang telah kita lakukan dapat meningkatkan geliat ekonomi Jawa Tengah”,jelasnya.

Baca Juga:   BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI-7DRRR) sebesar 25 basis poin (bps) Turun Menjadi 3,75%

(Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jateng Dan DIY), Bapak Indra Yuheri sebagai perwakilan dari OJK menyampaikan materi terkait peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemulihan ekonomi di Jawa Tengah. Lebih lanjut beliau menjelaskan mengenai stabilitas industri jasa keuangan, progres program PEN, prospek dan kebijakan OJK. “Pandemi dapat berpotensi pada peningkatan non performing loan/financing, permasalahan likuiditas, dan tekanan pada permodalan, sehingga OJK menerapkan kebijakan yang bersifat antisipasi (Forward Looking Policy) guna mendorong sektor riil dan menjaga stabilitas sistem keuangan”, pungkasnya.

Sebagai narasumber terakhir, Akademisi UNDIP, Bapak Akhmad Syakir Kurnia memberikan pembahasan atas materi yang telah disampaikan oleh para nasumber sebelumnya. Dalam pembahasannya beliau menyampaikan bahwa situasi saat ini memberikan kesadaran pada kita bahwa policy mix dan pemangku kebijakan perlu meningkatkan koordinasi, berjalan secara sinergi untuk menghadapi persoalan yg saat ini sedang dihadapi.

“Saat ini yang menjadi kerisauan bukan turunnya pertumbuhan ekonomi, namun yang lebih merisaukan adalah dampak dari turunnya perkonomian yaitu kemiskinan dan pengangguran. Pandemi saat ini memberikan hikmah Lesson Learnt, maka cara pandang kita terhadap pandemi ini sebagai momentum untuk evaluasi terhadap sistem dan tatanan yang selama ini berjalan dengan tidak efektif, diantaranya 1) pentingnya inovasi pola kerja agar tetap produktif ditengah terbatasnya mobilitas fisik yaitu dengan optimalisasi ICT atau digitalisasi birokrasi; 2) pentingnya penyempurnaan program agar lebih compatible dengan kondisi kedaruratan berupa program yang simple dan implementatif; 3) menyadarkan kita semua hanya dengan gotong royong dan sharing burden dapat saling menguatkan, agar mampu bertahan sekaligus percepatan recovery sosial-ekonomi. Mensinergikan kebijakan moneter, fiskal, sektor keuangan dan sektor riil; 4) Penanganan Covid-19 juga menjadi momentum reformasi untuk keluar dari MIT (transformasi ekonomi, daya saing dan kapasitas produksi) ”, jelasnya.

Baca Juga:   Memahami Realisasi Penyerapan Anggaran dan Konsumsi Pemerintah

Diperlukan optimisme dan kerjasama berbagai pihak untuk memulihkan kembali perekonomian di Jawa Tengah dengan berbagai program kebijakan yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun Akademisi untuk bersinergi saling menguatkan sesuai dengan tagline acara seminar kali ini “Bersama Pasti Bisa, Pulihkan Ekonomi Jawa Tengah”,

(Suparjito & Meiliana, Pegawai Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah)