Intip DPN Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Terpilih Periode 2020-2024

0
24
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) telah menyelesaikan Musyawarah Nasional ke XII pada hari Sabtu, 19 September 2020 berpusat di Hostel Aston Sentul Lake
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) telah menyelesaikan Musyawarah Nasional ke XII pada hari Sabtu, 19 September 2020 berpusat di Hostel Aston Sentul Lake

WARTASURAKARTA.COM – Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) telah menyelesaikan Musyawarah Nasional ke XII pada hari Sabtu, 19 September 2020 berpusat di Hostel Aston Sentul Lake. Munas yang bertemakan “Penilai Profesional Yang Bermaslahat bagi Negeri” ini diselenggarakan secara virtual selama empat hari dengan lokasi pemilihan sebanyak 26 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Model penyelenggaraan ini yang menjadikan Munas MAPPI XII sebagai salah satu munas asosiasi profesi pertama yang dilaksanakan secara virtual sehingga bisa dijadikan sebagai prototype pada penyelenggaraan munas selanjutnya. Munas MAPPI XII sebagai ajang pengambilan keputusan tertinggi mencatatkan beberapa keputusan, salah satunya adalah memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dimana Paket Amin Muttaqin Guntur (AMG) terpilih sebagai pemenang dengan mayoritas suara sebesar 55,98% mengungguli 2 kandidat lainnya.

Dalam pembagian tugasnya, Muhammad Amin akan bertugas sebagai Ketua Umum, Muhammad Adil Muttaqin sebagai Ketua 1 dan Guntur Pramudyanto sebagai Ketua 2. Selain itu, Munas juga telah menetapkan 9 Dewan Penilai dan 3 Dewan Pengawas Keuangan. Selain melakukan dan menetapkan Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Penilai, dan Dewan Pengawas Keuangan, Munas juga memberikan amanah kepada masing-masing perangkat organisasi tersebut untuk menjalankan rekomendasi dari anggota MAPPI.

Beberapa rekomendasi tersebut antara lain adalah memberikan mandat secara penuh kepada DPN terpilih untuk menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki demi lahirnya Undang-Undang Penilai dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Termasuk melakukan penataan ulang program Pendidikan agar mampu mewujudkan penilai yang kompeten dan profesional yang berwawasan internasional. Adapun rekomendasi Munas tersebut telah selaras dan sesuai dengan Program Kerja strategis yang ingin diwujudkan oleh AMG.

Menurut Muhammad Amin sebagai Ketua Umum DPN MAPPI 2020-2024, terdapat empat isu utama yang penting untuk diurai dan dituntaskan, antara lain yaitu pertama, Keprofesian dan Pendidikan. Lalu kedua, Keorganisasian serta ketiga Standar dan Peraturan. Hingga keempat adalah Sinergi dan Eksistensi.

Terkait dengan keprofesian dan Pendidikan, beberapa hal perlu dibenahi antara lain adalah volume Pendidikan dan waktu belajar yang terbatas serta rendahnya output research and development. Untuk menjawab hal tersebut MAPPI harus melakukan penyempurnaan sistem Pendidikan mulai dari penyempurnaan kurikulum, materi ajar, dan kompetensi pengajar.

Menurut Muttaqin sebagai Ketua 1 yang membidangi keprofesian, bertekad untuk mengawal pengadaan database nasional untuk memudahkan penilai dalam melakukan praktik penilaian seperti database properti nasional, beta untuk discount rate, dan jurnal penilaian. Sedangkan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan, Muttaqin bertekad untuk membuat biaya Pendidikan terjangkau dengan mengembangkan sistem Pendidikan yang berbasis IT termaksud mengubah kurikulum pendidikan menjadi sistem modul.

Sementara untuk isu organisasi, yang menjadi sorotan adalah manajemen organisasi yang cenderung konservatif dan closed-organization. Sebab itu, DPN terpilih ingin melakukan modernisasi sistem keanggotaan yang lebih secure dan up to date. Hal lain yang penting adalah melakukan transparansi organisasi dengan menyajikan laporan keuangan dan logbook kegiatan organisasi via website.

“Kami bertekad untuk mengupayakan penerapan standar fee penilaian secara konsisten serta mendorong adanya professional indemnity insurance untuk mengawal potensi fraud yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi merugikan penilai. Dalam rangka menjamin kesejahteraan para penilai, kami berkeinginan kuat untuk mengadakan pembentukan dana abadi,” tegas Guntur.

Berkaitan dengan isu standar dan peraturan, salah satu agenda prioritas dari DPN MAPPI 2020-2024 adalah membentuk tim khusus untuk mengawal terbentuknya UU Penilai. Tak hanya itu, Amin menambahkan, “kepengurusan DPN kedepan harus meningkatkan sosialisasi dan MoU dengan APH terkait perlindungan profesi penilai termaksud menyediakan bantuan hukum profesional (lawyer) bagi Penilai yang mengalami permasalahan hukum”.

Sinergi dan Eksistensi penilai juga menjadi faktor penting yang akan diperjuangkan oleh AMG. AMG ingin mendorong adanya fungsi-fungsi entrepreneurship MAPPI dengan menjalin kerja sama dengan stakeholders terkait seperti OJK, BEI, REI, Kementerian, dan Lembaga lainnya dalam rangkapeningkatan peran strategis penilai dan membuka potensi kerja sama sebesarbesarnya serta menjadi partisipan aktif dalam organisasi penilai internasional seperti AVA, PPC, WAVO, AI, RICS dan lainnya.

“Bahkan kami bermimpi agar ke depan MAPPI dapat turut serta dalam forum internasional bergengsi seperti World Economic Forum, IMF Annual Meeting dan lainnya agar selalu tuned in dengan isu ekonomi global terkini,” ujar Amin yang diamini oleh Muttaqin dan Guntur.

Di akhir sambutannya, Amin, Muttaqin dan Guntur mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada SC, OC dan segenap panitia atas terselenggaranya Munas MAPPI XII, termaksud ucapan terimakasih kepada DPN Periode 2016-2020 dan segenap perangkatnya atas dedikasinya selamat empat tahun terakhir.

Amin, Muttaqin dan Guntur juga mengajak seluruh masyarakat penilai untuk bahu membahu dalam memajukan dan mengawal kepengurusan DPN MAPPI 2020-2024 dan melupakan kontestasi di ajang Munas XII. “tidak ada lagi AMG, SEPAKAT, dan YAD. Yang ada hanya MAPPI, jayalah MAPPI, jayalah penilai Indonesia,” tegas Amin.

Baca Juga:   Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah Peduli Desa Miskin

(akr)

Sumber: SINDONEWS