Memahami Realisasi Penyerapan Anggaran dan Konsumsi Pemerintah

0
42
FGD-Kontribusi-Belanja-Pemerintah-terhadap-PDRB-Jawa-Tengah
FGD Kontribusi Belanja Pemerintah terhadap PDRB Jawa Tengah

WARTASURAKARTA.COM – Badan Pusat Statistik dalam rilisnya menyatakan bahwa Jawa Tengah pada periode Triwulan II Tahun 2020 terhadap Triwulan II Tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -5,94 persen (y-on-y). Berdasarkan sisi pengeluaran periode Triwulan II Tahun 2020, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang merupakan salah satu komponen komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami kontraksi sebesar -9,42 apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yaitu Triwulan II Tahun 2019 (y-on-y).

Kondisi ini menjadi latar belakang pelaksanaan kegiatan Forum Group Discussion (FGD)antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah, Kementerian Keuangan  sebagai salah satu pengelola fiskal di daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah sebagai penyedia data yang berkualitas dan berstandar internasional. FGD ini dilaksanakan di Gedung Keuangan Negara Semarang I Lantai III ruang Sinergi dengan mengusung tema “Kontribusi Belanja Pemerintah dalam PDRB Jawa Tengah”. Mengingat kondisi pandemi yang saat ini  yang masih melanda, maka kegiatan FGD senantiasa berpedoman pada protokol kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan FGD ini diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Sulaimansyah. Dalam sambutannya beliau menyampakan bahwa berdasarkan teori terdapat beberapa fungsi anggaran, dan titik berat tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan ada pada fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Baca Juga:   Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 Melalui Implementasi Pemasaran Digital, Inovasi Desain, Teknologi Tepat Guna Produksi Konveksi Kaos Di Bumdes Pandes Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran di Jawa Tengah bahwa realisasi sampai dengan Juni 2020 baru terserap dana sebesar Rp.13.588,06 miliar atau 37,95 persen, sehingga pada periode semester II target penreapan anggaran yang tercapai adalah Rp 22.213,23 miliar 62,5 persen, dengan rincian target penyerepan anggaran triwulan III sebesar Rp.9.250,32 miliar atau 25,84 persen dan triwulan IV sebesar Rp.12.962,91 miliar atau 36,21 persen. Dalam sambutannya lebih lanjut, Sulaimansyah menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan FGD ini diantaranya untuk mengetahui perhitungan konsumsi pemerintah sebagai komponen PDRB dan berbagai hal yang berkaitan dengan belanja pemerintah serta pola kerjasama penyediaan data belanja pemerintah.

Sesi selanjutnya adalah paparan materi tentang Kontribusi Belanja Pemerintah Terhadap PDRB Jawa Tengah yang disampaikan oleh narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Samiran. Dalam paparannya, narasumber menyampaikan bahwa berdasarkan System of National Account (SNA) 2008  terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan Product Domestic Bruto (PDB) / Product Domestic Regional Bruto (PDRB), yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Konsumsi Pemerintah masuk dalam komponen perhitungan PDB/PDRB yang menggunakan pendekatan pengeluaran. Belanja pemerintah yang dapat dimasukan dalam pencatatan pengeluaran konsumsi pemerintah diantaranya belanja pegawai, belanja social, belanja barang dan jasa (non barang modal) dan transfer (non barang modal). Rumus untuk menghitung pengeluaran konsumsi akhir pemerintah berdasarkan System of National Account 2008 berasal dari nilai output minus penjualan barang dan jasa ditambah nilai barang dan jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk disalurkan ke rumah tangga secara gratis atau denga harga yang tidak signifikan secara ekonomi ditambah pengeluaran konsumsi kolektif sehubungan dengan jasa kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (output non-pasar BI).

Baca Juga:   Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Organik Berbasis Green Entrepreneurship

Sumber data yang digunakan BPS berasal dari realisasi APBN yang menjadi bagian dari Provinsi/Kab/Kota, realisasi APBD pemerintah Provinsi/Kab/Kota, realisasi APBDesa dan output Bank Indonesia di provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan data triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku, tren distribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tahun 2017 sampai 2020 senantiasa melonjak di triwulan IV, namun besaran kenaikan pada triwulan IV dari tahun ke tahun semakin menurun, dan hal ini menunjukkan tanda perbaikan sehingga pengeluaran konsumsi pemerintah tidak terkonsentrasi di triwulan IV saja.

Berapa sebenarnya andil pertumbuhan konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah? Berdasarkan data BPS provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan konsumsi pemerintah memberikan andil 0,21 dari laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah sebesar 5,26 pada tahun 2017, dan 0,20 dari laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah sebesar 5,31 pada tahun 2018, serta 0,26 dari laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah sebesar 5,41 pada tahun 2019.

Sedangkan andil pertumbuhan konsumsi pemerintah secara y-on-y adalah 0,20 dari laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah sebesar 5,13 pada Q1-2019; 0,35 dari laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah sebesar 5,52 pada Q2-2019; 0,47 dari laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah sebesar 5,64 pada Q3-2019; 0,01 dari laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah sebesar 5,34 pada Q4-2019; 0,02 dari laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah sebesar 2,61 pada Q1-2020; -0,53 dari laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah sebesar -5,94 pada Q2-2020.

Baca Juga:   Pelabuhan Patimban Memiliki Arti Penting dan Strategis bagi Perekonomian Indonesia

Bedasarkan paparan dari narasumber diperoleh point penting sebagai berikut; pertama, bahwa tidak semua realisasi penyerapan anggaran pemerintah diperhitungkan sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah dalam komponen PDRB; kedua, terdapat realisasi penyerapan anggaran pemerintah yang diperhitungkan sebagai Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) dalam komponen PDRB.

Sebagai penutup, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah senantiasa berkomitmen untuk menyalurkan anggaran pemerintah secara professional, terbuka dan bertanggungjawab, serta menjalin Kerjasama lebih lanjut dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah terkait dengan penyediaan data, sehingga terwujud sinergi untuk Indonesia Maju.

(Suparjito, Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Keuangan)